MAKASSAR, BKM — Lonjakan harga bahan kebutuhan pokok terus terjadi menjelang bulan Ramadan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan terus berusaha untuk mencari solusinya.
Salah satu dan yang terbaru, Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyebut anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) dapat diubah untuk dipergunakan memberi bantuan di tengah terjadinya kenaikan harga. Menurut Bahtiar, kepala daerah diharuskan mempunyai anggaran BTT tersebut untuk menjamin kebutuhan masyarakat.

“Jadi bupati dan wali kota, itu wajib.

Pemda harus punya BTT. Karena BTT itu bukan hanya untuk bencana, tapi termasuk bisa digunakan dan diubah untuk membeli bahan pokok yang kurang di masyarakat. Karena itu kebutuhan paling mendasar,” jelas Bahtiar, Rabu (6/3).

Dia menuturkan, lonjakan harga bahan pokok itu termasuk dalam situasi emergency, persis dengan upaya pencegahan bencana darurat.

“Dalam konteks emergency kita harus lakukan.

Mungkin bantuan seperti model pencegahan darurat bencana,” ucapnya.

Bahtiar menegaskan, pemerintah daerah dan TAPD juga harus masif melakukan koordinasi guna memastikan kelangkaan bahan pokok dan lonjakan harga.

“Kalau untuk menangani inflasi itu sebenarnya Pak Presiden sudah memberikan kita pedoman. Yaitu memantau harga dan stok jadi seluruh kepala daerah dan TAPD lakukan itu. TAPD kan ada di semua kabupaten/kota.

Jadi bagaimana supaya bisa bertemu? Kalau bisa bikin WA grup,” terang Bahtiar.
Olehnya itu, ia berharap agar dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus turun langsung di pasar , sehingga informasi betul-betul diterima secara akurat.

“Makanya saya bilang, orang Dinas Perdagangan itu harus ada di pasar . Pasar ini kan berpindah-pindah.

Ada pasar Minggu, pasar Senin. Jadi harus ada tim,” pungkasnya.

Harus Diusut

Langkah lain yang ditempuh untuk mengatasi lonjakan harga sembako yang meroket jelang Ramadan, Pemprov Sulsel melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM).

Sebanyak 24 kabupaten/kota jadi lokasi demi mengontrol harga dan menjaga inflasi.

Pengamat ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Andi Nur Bau Massepe berpandangan bahwa kebijakan GPM ini cukup efektif untuk jangka pendek, mengingat Ramadan sebentar lagi dan permintaan akan sembako pastinya naik.

“Untuk jangka pendek efektif, tetapi untuk jangka panjang tidak. GPM bisa membantu, tetapi pasti saat jelang lebaran akan ada lagi kenaikan demand. Kalau kuotanya tidak terpenuhi akan naik lagi,” ujar Andi Nur, Rabu (6/3).

Menurutnya, kenaikan harga, khususnya beras sangat janggal.

Padahal pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengontrolnya. Untuk itu ia mendorong agar kejaksaan dapat turun tangan melakukan penyelidikan.

“Makanya, saya minta untuk masalah kenaikan harga beras ini ada instrumen pemerintah untuk menyelidiki, dalam hal ini Kejaksaan. Apakah ada keterlibatan pemain mafia besar atau pedagang besar di sana.

Itu yang ditindaki,” tegasnya.

Sementara Ekonom Unhas Prof Hamid Paddu, menyampaikan GPM merupakan program standar dalam menjaga stabilitas ketersediaan bahan pangan. Terutama saat siklus atau masa paceklik.

“Kebijakan ini akan bermanfaat, khususnya agar masyarakat mendapatkan barang dengan harga yang terjangkau.

Mereka bisa terbebas dari harga pangan mahal akibat kelangkaan. Karena pangan ini merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Manusia harus makan dan cukup gizi untuk bekerja dan berproduksi,” jelasnya.
Sebelumnya Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyampaikan bahwa kerja terpadu dilakukan dalam pengendalian inflasi di Sulsel. Ia juga memastikan, stok beras di Sulsel sangat aman hingga bulan Juni. Kenaikan harga karena ada kendala stock secara nasional.

“Alhamdulillah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah di Sulawesi Selatan selama ini kita bagus. Jadi memang kerja keras kita bagaimana menahan laju inflasi.

Karena kenyataannya memang ada kendala stok beras secara nasional. Sebenarnya stok beras kita di Sulsel aman sampai Juni,” ungkap Bahtiar.
(jun)

source