MAKASSAR, BKM — Pemilihan wali kota (pilwali) Makassar berpeluang diramaikan dengan terbentuknya empat poros. Cukup dua atau tiga partai politik (parpol) yang bergabung, maka itu bisa menggenapkan dukungan untuk mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif PT Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus, mengemukakan bila peluang terjadinya poros dan calon yang lebih banyak di pilwali Makassar terbuka lebar. Hal ini karena tidak ada parpol yang dominan dalam perolehan kursi.
“Saya pikir Partai Nasdem, Golkar, Gerindra, akan membentuk poros sediri. Ditambah dengan poros PKS atau PKB.
Karena itu peluang akan genapnya empat poros terbuka sekali,” ujar Nurmal Idrus, Selasa (28/5).Menurutnya, Partai Nasdem sudah terlihat lebih condong ke Rusdin Abdullah. Begitu pula Gerinda yang cenderung ke Andi Seto dan Najamuddin, plus Golkar yang sudah hampir pasti melabuhkan dukungannya ke Munafri Arifuddin alias Appi.
Hal senada disampaikan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif PT Indeks Politika Indonesia Suwadi Idris Amir. Menurut Suwadi, pilwali Makassar bisa memunculkan tiga hingga empat poros.
“Namun bisa juga kalau ada yang bersatu manakala poros Appi dan Indira bergabung, karena ada kepentingan politik yakni pemilihan gubernur (pilgub). Pilgub dan pilwali bisa bersatu, di mana Appi dan Indria bisa berpasangan, walaupun keduanya juga bisa maju sebagai calon wali kota.
Daftar di Tujuh Parpol
Meski dua kali kalah dalam kontestasi pilwali Makassar, namun Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Makassar Munafri Arifuddin tetap optimis meraih dukungan yang signifikan pada pilwali yang ketiga kalinya ini. Appi menegaskan bahwa yang terpenting kali ini adalah bagaimana untuk mencapai kemenangan.
“Karena tujuannya kita mau menang.
Appi mengaku telah mendaftar di tujuh partai politik, diantaranya PKS, PKB, Perindo, Hanura, PAN, dan Demokrat. “Tujuh partai. Kalau Golkar tidak mendaftarji, tapi dikasih Golkar,” ujar Appi sembari tersenyum.
Ditanya soal kemungkinan dipasangkan dengan Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA), Appi mengaku semua tergantung mekanisme yang ada.
Diketahui, pada pilwali Makassar 2018, Appi sempat maju berpasangan dengan Ketua DPD Nasdem Makassar Andi Rachmatika Dewi (Cicu). Selanjutnya, pada pilwali 2020, Appi juga maju sebagai calon wali kota berduet dengan Abd Rahman Bando.
Di tempat terpisah, bakal calon wali kota Abdul Rahman Bando (ARB) menjalani uji fit and proper test di Partai Hanura. Uji kompetensi ini berlangsung di Mahoni Hall, Claro, Makassar, Selasa, (28/5).
Kedatangan ARB disambut langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Sulsel Amsal Sampetondok didampingi Sekretaris Hanura Makassar Muchlis Misbah.
Sehari sebelumnya, Ketua Golkar Makassar Munafri Arifuddin (Appi) hadir meminta waktu lebih awal. Karenanya, ARB menjadi peserta sesi pertama ikut fit and proper test di depan tim seleksi Prof Syahruddin Nawi dan Prof Dr Eng M Yamin Jinca.
Pemilik tagline Gerakan Bersama Membangun Makassar (Gerbang Makassar) ini yakin mendapatkan rekomendasi Partai Hanura. “Bismillah, Gerbang Makassar diusung Hanura,” kata ARB optimistis.
Setelah ARB, berturut-turut menjalani fit and proper test adalah Ketua PKS Sulsel Muh Amri Arsyid, Ketua KONI Makassar Ahmad Susanto, dan Ketua Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali (ARA).
Selanjutnya, Ketua AMPG Golkar Sulsel yang juga anggota DPRD Sulsel Rahman Pina (RP), mantan birokrat Makassar Irwan Rusfiady Adnan, serta kader Golkar Fachruddin Rangga dari Takalar.
“Semua bakal calon kepala daerah ini tentu memiliki peluang diusung Partai Hanura di daerah masing-masing,” kata Ketua TPPP Provinsi Hanura Sulsel Esan Lamban,
“Walau (Hanura) memiliki dua kursi tetap menjadi daya tarik.
Apalagi ini di Pilwalkot Makassar,” kata Amsal Sampetondok.Owner Benhil Group ini mengakui Appi sudah menjalani tahapan uji kepatutan dan kelayakan, meminta waktu lebih awal sehari sebelumnya karena akan menghadiri kegiatan di Jakarta, kemarin. AST menyampaikan usai pelaksanaan fit and proper test ini akan segera merampungkan tahapan selanjutnya, yakni membawa hasil berita acara untuk dilaporkan ke TPPP Pusat di Jakarta.
“Hasil uji kepatutan dan kelayakan cakada kami laporkan ke pusat,” kata purnawirawan TNI berpangkat kolonel ini. (rif)