MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar akan mengembalikan fungsi Balai Kota sebagai bangunan herritage. Rencananya, seluruh bangunan tua, di luar tower Balai Kota akan direhabilitasi total dan dijadikan kawasan dan tempat wisata bersejarah.
Proses tender untuk rehabilitasi telah dilakukan. Kontraktor yang memenangkan pekerjaan rehabilitasi rencananya akan mulai bekerja usai lebaran ini.
Kepala Bagian Umum M Fajrin Pagarra menerangkan, paling lambat tanggal 2 Mei mendatang, OPD yang berkantor di bangunan lama Balai Kota sudah harus mengosongkan ruangan.
Pasalnya, lantai empat akan dijadikan ruang kerja dan kantor Wakil Wali Kota Makassar.
Saat ini, Wawali berkantor di lantai teratas tower, atau di lantai 11.Ruang kerja wali kota juga harus dikosongkan. Rencananya, kantor orang nomor satu Makassar itu bakal dipindahkan di lantai dua Tower Balai Kota. Menurut Fajrin, sesuai instruksi wali kota, semua OPD yang terkena imbas rehabilitasi Balai Kota akan dipindahkan sementara ke satu kawasan.
Sejauh ini, kata Fajrin, pihaknya sudah melakukan survei ke beberapa lokasi yang berpotensi menjadi kantor sementara.
Fajrin mengatakan, untuk satu OPD, minimal harus disiapkan empat ruangan yang cukup representatif bagi para pegawai untuk bekerja. Soal anggaran, rencananya akan diambil dari dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang diparsialkan.
Dari beberapa lokasi yang telah disurvei, tambah Fajrin, kawasan Mal GTC yang dinilai paling memenuhi kriteria. “Kita masih sementara negosiasi soal biaya sewanya. Jadi kalau deal, untuk sementara semua OPD yang terkena dampak rehabilitasi Balai Kota akan berkantor di sana,” ungkap Fajrin.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto membenarkan jika sejumlah OPD harus pindah karena adanya proyek rehabilitasi untuk bangunan herritage Balai Kota.
“Jadi diharapkan semua OPD yang dimaksud sudah bisa pindah dan mengosongkan gedung yang akan direhabilitasi,” kata Hajar.
Tercatat, ada 14 OPD yang harus memindahkan kantornya karena proyek rehabilitasi ini. Di antaranya Satpol PP, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM, Bagian Umum, Kesbangpol, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Perekonomian, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sementara di tower lantai empat yang harus mengosongkan kantor adalah Dinas Pemuda dan Olah Raga serta Unit Layanan Pengadaan (ULP). (rhm)
The post Balai Kota Dikosongkan, Negosiasi Pindah ke GTC appeared first on Berita Kota Makassar.
