MAKASSAR, BKM– Industri pariwisata khususnya pada biro perjalanan mengaku cemas dengan rencana kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran perjalanan insentif atau perjalanan dinas.
Hal ini dikeluhkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sulawesi Selatan, Didi Leonardo. Ia mengatakan, pihaknya justru berharap mendapat dampak keuntungan dari pemerintah melalui perjalanan insentif.
“Jadi pemangkasan anggaran perjalanan insentif pasti mengancam industri pariwisata, karena yang kami harapkan juga pemerintah membuka kran,” kata Didi, Selasa (17/12).
Dia mengatakan, selama ini dampak terhadap sektor pariwisata khususnya biro perjalanan khususnya di Sulsel itu dari perjalanan insentif. Ada peran dari pihak pemerintah hingga BUMN setiap kegiatannya.
“Kami khususnya di Makassar juga sangat tergantung dengan bergeraknya SKPD pemerintah baik masuk maupun keluar untuk mendongkrak pergerakan insentif tour bagi pemerintah dan stakeholder termasuk BUMN untuk meningkatkan industri pariwisata khususnya biro perjalanan wisata,” ucapnya.
Bahkan kata dia, secara umum sebanyak 70 persen yang menyumbang Biro Perjalanan Wisata di Kota Makassar dari pemerintah. Sehingga ikut berkontribusi terhadap perputaran ekonomi.
“Opsi lain tidak ada selain perjalanan insentif, karena 70 persen untuk pergerakan di Makassar adalah insentif tour,” ungkapnya.
Menurutnya, tidak ada opsi lain selain memanfaatkan kegiatan dari perjalanan insentif pemerintah. Adapun perjalan yang dilakukan oleh pihak swasta tapi hal itu tidak memberikan efek maksimal terhadap pergerakan perjalanan wisata.
“Kalau memang Pemerintah tidak bergerak kita harapkan sektor-sektor lain swasta, asosiasi, organisasi, keluarga atau perusahaan yang melakukan meeting dan lain-lain itu yang kita harapkan,” terangnya.
Olehnya itu, Didi berharap agar pemerintah perlu meninjau atau mempertimbangkan kembali pemangkasan anggaran perjalanan insentif atau perjalanan dinas. Sehingga tidak mengancam sektor industri pariwisata.
“ASITA tetap mendorong adanya pergerakan perjalanan insentif atau perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah karena itu sangat membantu industri kami,” tandasnya.
Terpisah, Pengamat Ekonomi Unismuh Sutardjo Tui mengatakan, rencana pemerintah untuk memangkas atau membatasi anggaran perjalanan dinas berdampak pada sektor pariwisata.
“Memang betul ya karena pembatasan anggaran itu meskipun niatnya untuk efesien anggaran tapi berdampak pada sektor lain,” ucapnya.
Menurutnya, analisis kebijakan pemerintah harus memastikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah baru. Kebijakan pemerintah kata Sutardjo, sedapat mungkin pada aspek yang tidak memicu beban bagi sektor pariwisata.
“Harusnya pemerintah menekankan lagi pada aspek yang tidak terlalu penting seperti kendaraan dinas, itu kan cukup banyak kendaraan dinas harus dibatasi,” pungkasnya.(jun)
