Menurut Asri yang juga alumni Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin itu, RUU Kesehatan yang dikebut pembahasannya dengan sistem Omnibus Law saat ini memuat banyak masalah.
“Selain kesannya disusun secara tergesa-gesa dan mengejar target, RUU Kesehatan ini juga pada beberapa aspek dapat menimbulkan banyak polemik dan instabilitas dunia tenaga kesehatan di negeri ini,” jelasnya.
Sebagai contoh, keberadaan organisasi profesi kesehatan dalam RUU Kesehatan ini cenderung dilemahkan dan kewenangan strategisnya diambilalih pemerintah.
“Padahal yang seharusnya paling mengerti dinamika tenaga kesehatan itu adalah organisasi profesi mereka masing-masing, bukan pemerintah,” beber Asri yang juga Ketua Mileanies Sulsel itu.
Selain itu, RUU Omnibus Law Kesehatan juga membuka peluang membanjirnya tenaga kesehatan asing yang bekerja di Indonesia.
“RUU OL Kesehatan ini menggambarkan lemahnya kedaulatan kesehatan di negeri kita sendiri. Kita tidak bangga dan malah mungkin tidak percaya bahwa dokter dan tenaga kesehatan dalam negeri sebenarnya sangat mampu diandalkan, tinggal regulasinya saja yang diperbaiki,” tambah Asri.
“Sangat patut disayangkan bahwa sebagian besar parpol tidak mendengarkan aspirasi tenaga kesehatan untuk menunda pembahasan RUU Kesehatan ini, sembari melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap sangat penting,” ujarnya.
Waketum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) ini menambahkan bila sudah saatnya rakyat dan tenaga kesehatan di negeri ini cerdas melabuhkan pilihan-pilihan politiknya pada Pemilu 2024 mendatang.
“Dukunglah partai politik yang benar-benar secara konsisten menunjukkan pemihakan terhadap apa saja yang selama ini kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (rif)
The post Apresiasi Demokrat dan PKS Tolak RUU Omnibus Law Kesehatan appeared first on Berita Kota Makassar.