BULUKUMBA, BKM — Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf memaparkan program Landclearing saat hadir di acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel dalam rangka menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri 2025 yang digelar Pemprov Sulsel dan Bank Indonesia di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel baru-baru ini.
Rapat dipimpin Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman didampingi Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, dan Sekprov Jufri Rahman.
Gubernur Andi Sudirman menuturkan sejumlah tindak lanjut hasil HLM TPID Sulsel dari berbagai aspek. Salah satunya adalah melanjutkan program Mandiri Benih pada 2025 guna memastikan ketersediaan bibit unggul.
Selain itu, kepala daerah di seluruh kabupaten/kota diharapkan segera menyusun daftar Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) serta mengoptimalkan perluasan lahan tanam.
“Pemerintah juga akan fokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jaringan irigasi dan jalan produksi, untuk mendukung ketahanan pangan serta kelancaran distribusi,” ujarnya.
Selain itu, Andi Sudirman meminta Bulog meningkatkan penyerapan gabah petani selama masa panen raya dengan memaksimalkan pemanfaatan gudang yang tersedia.
“Optimalisasi gerakan tanam cabai di lingkungan sekolah serta pemanfaatan lahan kosong juga perlu terus didorong,” ungkapnya.
Untuk koordinasi ke depan, pihaknya akan melaksnakan Rapat Koordinasi Kepala Daerah di 24 Kab/Kota secara rutin untuk penguatan program ketahanan pangan Sulsel.
Sementara itu, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf pada kesempatan itu menyampaikan di periode pertama pihaknya telah melaksanakan program Gemoih atau Gerakan Menanam Lombok Nikmati Hasilnya. Program Gemoih untuk pengendalian inflasi ini, dilakukan di seluruh desa/kelurahan dengan memanfaatkan pekarangan dan lahan kosong yang tidak dipakai.
“Pihak kelurahan meminta izin kepada pemilik lahan di wilayahnya untuk diolah menjadi kebun jangka pendek, seperti cabai dan sayuran,” ungkapnya.
Tidak hanya di lahan kosong, Pemkab Bulukumba, lanjutnya meminta pihak sekolah menanam tanaman produktif di halaman sekolah, baik tanaman jangka pendek maupun tanaman jangka panjang. Selain itu untuk mendorong program ketahanan pangan, Pemkab pada tahun 2024 telah melaksanakan program landclearing atau pembersihan lahan untuk membantu masyarakat menanam bibit unggul.
“Tahun 2024 kita anggarkan 10 hektar per desa. Tahun 2025 ini ditingkatkan 20 hektar per desa,” imbuhnya.
Dia menawarkan solusi agar lahan masyarakat bisa lebih produktif, dan tidak terbengkalai. Menurutnya perlu ada kebijakan pemerintah agar semua lahan yang tidak produktif, pajaknya dinaikkan.
“Kalau pajak PBB nya dinaikkan, tentu ada motivasi dari pemilik untuk mengelola lahannya agar lebih produktif. Daripada hanya menjadi sarang babi,” ungkapnya. (rls)
