MAKASSAR, BKM–Bulan Februari 2024 akan menjadi ajang menentukan bagi Indonesia, setidaknya untuk 5 tahun kedepan. rakyat akan memilih calon anggota legislatif (Caleg) hingga presiden dan wakil presiden.
Pesta demokrasi itu kemungkinan akan bersamaan dengan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Kondisi ini bagi sebagian kalangan dianggap rawan dipolitisasi oleh para calon agar dipilih oleh rakyat.
“Jadi biasanya di Februari sudah ada (penyaluran tahap pertama) tetapi kami belum dapat informasi validnya kapan kira-kira tahap pertama ini penyalurannya,”ujar Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel, Herman, Sabtu (20/1).
Dari data Dinsos Sulsel pada 2023, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahap pertama di Sulsel yakni 359.447 keluarga.
Kabupaten Bone menjadi daerah dengan KPM tertinggi yakni 33.626 keluarga, disusul Kota Makassar dengan 23.655 dan Kabupaten Jeneponto dengan 23.194 keluarga.
Anggota DPRD Sulsel dari Fraksi Nasdem, Ady Ansar mendorong agar penyaluran ini dapat dilakukan lebih awal atau sebaiknya setelah pemilu 2024 berakhir.
“Jadi kalau bisa penyalurannya jangan dekat dekat pemilu, nanti dipolitisasi jadi mending setelah pemilu,” tuturnya.
Menurut Anggota DPRD Sulsel dari Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat itu, PKH menjadi objek yang dipolitisasi oleh para tokoh politik yang mencalonkan diri.
“Masyarakat kita belum semua punya SDM yang baik, mencerna apakah ini (politisasi atau tidak) apa, nanti dipakai lagi ancam-ancam lagi,” tegasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Andi Naharuddin menyampaikan, penyaluran bantuan menjelang pemilu rawan menjadi bagian dari strategi politik semata.
Bahkan, meski penyaluran bantuan ini dilakukan dengan baik, tetap akan muncul persepsi buruk di publik terutama dari para calon-calon penantang di pemilu seperti caleg terhadap petahana.
“Meski dilakukan dengan baik tetap akan mendapatkan penilaian buruk dari kandidat yang kompetitor yang selama ini menganggap ada permainan dibalik tindakan tersebut,”jelasnya.
Untuk itu ia mendorong agar penyaluran PKH tahap pertama dapat dilakukan setelah pemilu di Bulan Februari selesai.
“Kecuali bantuannya urgen masa ditahan sampai selesai pemilu misalnya, tetapi kalau tidak terlalu urgen sebaiknya ditahan setelah pemilu,”tegasnya.
Selain itu ia juga menekankan pentingnya para stakeholder untuk mengawasi pemilu dengan baik seperti Bawaslu, Gakkumdu hingga NGO. Ia juga berharap agar masyarakat senantiasa diberikan edukasi akan pemilu yang baik dan benar.
“Masyarakat kita juga harus senantiasa diberikan edukasi dan pencerdasan supaya saya dikasih bantuan tidak terpengaruh tidak ada hubungannya bantuan ini,” tutupnya.
