MAKASSAR, BKM–Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Idham Arsyad selaku Ketua Umum Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) meminta Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Perum Bulog mengevaluasi kebijakan impor beras.
Menurut Idham Arsyad, impor beras saat ini membuat harga gabah petani anjlok, dan marwah sebagai negara agraris menjadi sumir dan semakin tidak jelas arahnya.
Beras merupakan produk pertanian yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Kecukupan dan Ketersediaan beras merupakan salah satu tugas pokok pemerintah sebagaimana mandat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, di mana pada Pasal 12 Ayat 2 menyatakan bahwa ‘ketersediaan pangan termasuk beras merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat’.
Menurutnya, beras juga termasuk dalam empat produk pangan yang dikhususkan oleh pemerintah di samping gula, kedelai, dan jagung untuk dijaga ketahanan pangannya sehingga pemenuhan atas barang tersebut menjadi perhatian yang penting.
“Kebijakan impor beras harus dievaluasi karena berdampak pada anjloknya harga gabah petani dan secara otomatis akan menyusahkan petani. Impor beras juga semakin menjauhkan Indonesia untuk mencapai Kemandirian dan Kedaulatan pangan sebagaimana diamanatkan UU Pangan,” lanjut Idham.
Kementerian pertanian seharusnya membuka saja peta produksi beras nasional, bagaimana produksinya, sebaran luasannya, dan dimana saja. Ini baru mengurus satu komoditas beras saja kita kewalahan yang setiap tahunnya harus impor, ini sungguh preseden buruk wajah pertanian kita. Triliuanan APBN yang dikelola Kementerian Pertanian seolah tidak ada artinya, jika menyusun tatakelola perberasan saja tidak tuntas.
The post Petani dan Nelayan Indonesia Tolak Impor 500.000 Ton Beras appeared first on Berita Kota Makassar.
