MAKASSAR, BKM — Pengamat Kebijakan Publik dan Transportasi, Bambang Haryo Soekartono, menyampaikan, total subsidi BBM di Indonesia tidak rasional. Bahkan, diduga cenderung dimanipulasi. Hal ini dibandingkan besaran nilai subsidi di negara tetangga, Malaysia.
Penilaian ini diungkapkan Bambang Haryo usai melakukan lawatan ke Malaysia, beberapa hari lalu. Tepatnya di ujung utara Kalimantan di dataran tinggi Kinabalu wilayah pedalaman Sabah yang berjarak lebih dari 3.300 km dari ibukota Negara Kuala Lumpur.
Lawatan yang dilakukan anggota DPR RI periode 2014-2019 ini untuk melihat distribusi bahan bakar yang ada di Malaysia. ”Saya menemukan bahwa bahan bakar minyak (BBM) di wilayah tersebut sangat berlimpah, dimana pasokan ini didistribusikan oleh 3 perusahaan besar yaitu Petronas, Shell, dan Petron.
”Saat saya melakukan observasi, terlihat bahwa harga dari bahan bakar tersebut sama persis dengan yang saya lihat bulan lalu di Kuala Lumpur, yaitu sebesar 2,05 ringgit atau setara Rp6.700 untuk Oktan 95 yang disubsidi di Malaysia. Dimana, harga ini jauh lebih murah dari pertalite oktan 90 yang disubsidi di Indonesia, yaitu sebesar Rp10.000 saat ini. Bahan bakar subsidi di wilayah pedalaman Malaysia tersebut, juga sangat mudah didapatkan oleh masyarakat setempat,” kata Bambang Haryo
Sementara, kata pemilik sapaan akrab BHS, bahan bakar Diesel (Solar) untuk angkutan logistik di Malaysia juga sangat berkecukupan di wilayah tersebut dan disubsidi. Misalnya; Shell Fuelsave Diesel harganya hanya sebesar 2,15 ringgit atau setara dengan Rp7.095 dan tersedia di semua pompa bensin yang ada di wilayah tersebut.
”Sedangkan di Indonesia, Shell Fuelsave Diesel dijual dengan harga sangat mahal yaitu Rp18.140. Dan solar bersubsidi campuran minyak sawit 30 persen (kualitas diesel rendah) harganya Rp6.800. Namun di wilayah pedalaman Kalimantan di Indonesia sering kehabisan. Hal ini diperburuk dengan rakyat yang harus membeli dengan harga sangat mahal, bisa mencapai 2 kali lipat dari harga sebenarnya. Hal ini banyak terjadi di wilayah pedalaman Kaltim, Kalbar, dan Kalteng,” tandas BHS.
The post BHS Minta Pertamina Diaudit Independen appeared first on Berita Kota Makassar.
