MAKALE, BKM — Ketua Pansus Kelembagaan Kristian HP Lambe memimpin
rapat kerja penyusunan laporan atas perubahan Perda No 10 tahun 2016 tentangpembentukan dan susunan perangkat daerah bersama Kabag Hukum dan Kabag Ortala Setda Tana Toraja baru-baru ini.
Pembahasan struktur kelembagaan berjalan alot sebab beragam argumentasi dilontarkan anggota Pansus. Mereka meminta upaya marger OPD perlu dilakukan kehati-hatian. Perampingan OPD didasari miskin struktur namun kaya fungsi. Lantaran pembahasan struktur kelembagaan belum selesai di DPRD membuat 10 OPD hingga kini masih lowong dan belum dilelang.
Ketua Pansus, Kristian Lambe usai raker mengatakan, beberapa OPD mengalami penggabungan diantaranya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
Dinas Pertanian, Peternakan, Ketahanan Pangan, dan Perikanan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD ) ditingkatkan menjadi klasifikasi Esalon II. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi klasifikasi Esalon II.
Urusan kebersihan, persampahan, dan pertamanan masuk di Dinas Lingkungan Hidup. Urusan Penerangan Jalan Umum (PJU) masuk di Dinas Perhubungan.Urusan Tempat Pemakaman Umum (TPU) masuk di Dinas PUPR, serta Urusan Pemadam Kebakaran (Damkar) masuk di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
The post Pansus Kelembagaan Bahas Penyusunan Laporan appeared first on Berita Kota Makassar.
