MAKASSAR, BKM — Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan tengah melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) tahap pertama setelah dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di masing-masing lokus sejak 14 Mei 2022 lalu.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Nurseha.
“Ini merupakan Monev awal setelah kurang lebih dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di wilayah lokus,” jelas Andi Nurseha, Kamis (4/8).
Ia mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi ini melibatkan OPD lintas sektor,TGUPP, Tim Pakar Unhas, kepala desa dan camat wilayah setempat. Monev ini akan dilanjutkan dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil data yang diperoleh oleh Tim Pendamping Gizi.
Selanjutnya, Andi Nurseha mengatakan, keterlibatan penuh OPD lintas sektor sangat menunjang keberhasilan program pengentasan stunting di wilayah lokus. Ia memberi contoh jika ada keluarga yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, maka pihaknya bisa melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial. Contoh lain adalah soal ketersediaan air bersih dalam wilayah lokus, melalui Monev ini, Dinkes dapat mengomunikasikan dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti.
“Ada determinan yang perlu dibackup misalkan untuk pastikan satu keluarga wajib memiliki kartu jaminan kesehatan, kami harus berkoordinasi di Dinas Sosial, Alhamdulillah teman-teman Dinsos sangat luar biasa care, ketika dikoordinasikan langsung bisa diproses,” jelas Andi Nurseha.
Andi Nurseha menjelaskan, pemilihan 10 lokus dengan angka prevalensi stunting tertinggi didasarkan pada data Elektornik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
The post Kadang Ada Petani tak Mau ke Posyandu appeared first on Berita Kota Makassar.
