MAKASSAR, BKM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sejumlah tersangka dugaan suap pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) tahun anggaran 2020.
Kasus ini merupakan pengembangan perkara suap dan gratifikasi yang sebelumnya menjerat eks Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah.
Dalam kasus ini, ada empat pegawai sekaligus auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulsel dan mantan Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat dijerat oleh lembaga antikorupsi.
Edy Rahmat diduga menyuap para auditor untuk menyulap laporan keuangan Pemprov Sulsel pada Dinas PUTR.
“Pengumpulan alat bukti saat ini masih berjalan, di antaranya dengan melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan disertai dengan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan persnya, Jumat (22/7).
Ali belum mau merinci kasus tersebut. Termasuk membeberkan indentitas pihak BPK Sulsel yang telah dijerat.
“KPK akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, uraian dugaan perbuataan pidana dan pasal-pasal yang disangkakan ketika penyidikan perkara ini telah cukup yang dilanjutkan dengan upaya paksa penangkapan dan penahanan,” kata dia.
Pengembangan kasus itu mengemuka dari upaya tim KPK yang menggeledah kantor Dinas PUTR Sulawesi Selatan pada Kamis (21/7).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, kasus baru yang ditangani pihaknya saat ini terkait dugaan rasuah proses audit.
KPK menduga terjadi praktik suap terkait proses audit.
The post KPK Selusur Dugaan Suap Opini WTP Pemprov Sulsel appeared first on Berita Kota Makassar.
