MAKASSAR, BKM–Kondisi memprihatinkan di beberapa sekolah di Makassar menjadi sorotan saat Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar saat menyambangi sejumlah fasiltas sekolah di Makassar.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, menyatakan keprihatinannya terhadap sejumlah bangunan dan fasilitas sekolah yang dinilai tidak layak mendukung proses belajar-mengajar.
”Seperti sekolah SD Tamalanrea I kita sambangi itu fasilitasnya sangat miris dan beberapa ruang kelas atapnya nyaris ambruk, dan mobiler seperti bangku serta meja masih menggunakan yang sangat lama, bahkan bisa jadi peninggalan puluhan tahun lalu,” ungkapnya, Minggu (4/5).
Menurut Legislator Fraksi NasDem Makassar ini, setiap musim hujan, sekolah ini kerap dilanda banjir yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan peserta didik. Ia menilai hal ini sebagai bukti bahwa SD Tamalanrea 1 sangat membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Makassar.
”Kami mendorong agar pemkot segera mengalokasikan anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah ini. Jangan sampai murid-murid kita belajar dalam kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman,” tegasnya.
Anggota Badan Anggaran ini juga menambahkan, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan segera menyusun program pergantian mobiler untuk sekolah-sekolah yang mengalami kondisi serupa. “Harapan kami, tahun ini atau paling lambat tahun depan, sudah ada langkah nyata. Ini soal masa depan pendidikan anak-anak kita,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meninjau fasilitas penunjang lainnya. Ia mengapresiasi beberapa sarana yang dianggap sudah memadai, seperti ketersediaan komputer untuk kebutuhan administrasi.
”Secara umum, fasilitas penunjang seperti perangkat IT sudah cukup baik. Tapi ruang belajar yang menjadi inti dari proses pendidikan justru yang paling perlu pembenahan. Ini harus jadi prioritas,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar, A. Odhika Cakra Satriawan, juga menilai bahwa kondisi SD Tamalanrea 1 mencerminkan perlunya pemerataan perhatian terhadap sekolah-sekolah di pinggiran kota. Ia menekankan pentingnya pemerataan anggaran agar seluruh peserta didik mendapat hak yang sama dalam kualitas pendidikan.
”Ini bukan hanya soal satu sekolah, tapi soal keadilan dalam pelayanan pendidikan. Anak-anak di Tamalanrea punya hak yang sama untuk belajar dalam lingkungan yang layak. Ini juga berlaku di beberapa sekolah yang kami nilai butuh pembenahan utamanya fasiltas di dalam kelas dan toilet,” ujarnya.
Ia juga mendorong Dinas Pendidikan agar lebih proaktif dalam melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan mendesak. “Jangan menunggu laporan dari dewan dulu baru bergerak. Harus ada sistem deteksi dini yang aktif dari dinas,” katanya.
Odhika menambahkan bahwa pengawasan perihal fasiltas sekolah seperti ini akan terus dilakukan agar DPRD bisa langsung melihat kondisi nyata di lapangan. “Kita ingin pastikan anggaran yang disusun benar-benar menyentuh kebutuhan dasar pendidikan, bukan hanya program seremonial,” jelasnya.(ita)
