MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Keadilan Sejahtera (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Yeni Rahman, menyampaikan kritik tajam terhadap ketidakhadiran Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atau Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi maupun Sekprov Dr Jufri Rahman pada rapat paripurna masa sidang kedua 2024-2025.
Ketidakhadiran pejabat teras pemerintah provinsi dalam forum istimewa ini dinilai mencerminkan kurangnya komitmen terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui lembaga legislatif.
Hanya Asisten I Bidang Pemerintahan, Muhammad Arafah, yang mewakili Pemprov Sulsel dalam rapat yang membahas penyampaian laporan hasil reses masa persidangan II tahun 2024/2025 tersebut.
Dalam penyampaiannya, Yeni Rahman menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam forum resmi tersebut, mengingat paripurna merupakan rapat istimewa dan menjadi wadah menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Intrupsi pimpinan, rapat paripurna ini tanpa ruh, saya sudah sepuluh tahun di DPRD Makassar, belum pernah melihat hanya asisten yang hadir mewakili kepala daerah. Minimal Sekda yang hadir, itu pun jika wali kota benar-benar berhalangan,”ucap Yeni Rahman ketika mengajukan intrupri pada rapat paripurna yang dipimpin wakil ketua Rahman Pina, Senin (14/4).
Yeni juga menyoroti lemahnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan dasar masyarakat, terutama layanan kesehatan. Ia menyinggung surat edaran dari Pemprov yang disebutnya menghentikan sementara pembayaran BPJS kepada daerah.
“Pelayanan kesehatan itu tidak bisa dinegosiasikan karena merupakan kebutuhan utama masyarakat. Tahun 2024 kalian tidak mau bayarkan. Terlalu sibuk mengotak-atik APBN, tapi mengabaikan kebutuhan rakyat. Bantuan keuangan tidak diselesaikan, utang juga tidak dituntaskan,”sindir Yeni Rahman.
Ia pun meminta agar surat edaran tersebut segera dicabut. “Makassar tidak menghentikan layanan meski menghadapi kondisi serupa. Jadi tidak ada alasan Pemprov Sulsel untuk menghentikannya,”jelasnya.
Yeni menyatakan harapannya agar rapat paripurna ke depan tidak dilaksanakan apabila Gubernur tidak hadir.
“Kita ini bekerja secara kolektif kolegial untuk membangun Sulsel. Kalau Gubernur tidak hadir, lebih baik tidak usah paripurna,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, legislator Partai Golkar selaku Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, mengapresiasi sikap Fraksi PKS dan menegaskan pentingnya kehadiran kepala daerah atau minimal Sekda dalam paripurna.
“Terimakasih Fraksi PkS terkait penyampaian bapak Gubernur, Wakil Gubernur setidaknya Sekda bisa hadir para Paripurna saya kira itu penting dan pada kesempatan ini kami sampaikan pada asisten untuk diteruskan pada Gubernur,”jelas Rahman Pina didampingi Wakil Ketua Yasir Mahmud dan Fauzi Andi Wawo. (rif)
