MAKASSAR, BKM–Kota Makassar memiliki potensi pendapatan triliunan rupiah dari retribusi sampah. Namun, hingga kini, penerimaan dari sektor ini masih jauh dari optimal.
Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar, Ferdy Mochtar, mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada akurasi data objek retribusi, terutama di sektor industri dan bisnis.
Banyak pelaku usaha skala kecil dan menengah yang berkembang pesat, tetapi data yang digunakan masih merujuk pada dua tahun lalu.
“Kami menemukan banyak industri kecil dan menengah yang belum masuk dalam sistem retribusi terbaru. Jika data ini diperbarui, potensi PAD dari sampah bisa meningkat signifikan,” ujar Ferdy.
Selain sektor industri, sistem retribusi di kawasan perumahan juga masih bermasalah. Banyak kompleks perumahan menetapkan tarif tetap yang digabungkan dengan biaya keamanan dan kebersihan, tanpa memperhitungkan jumlah rumah tangga dan volume sampah yang dihasilkan.
“Idealnya, retribusi harus dihitung berdasarkan jumlah rumah tangga dan beban pengangkutan, bukan tarif tetap yang diberlakukan sepihak,” jelas Ferdy.
DLH menargetkan peningkatan penerimaan retribusi hingga 75 persen dari potensi yang ada. Saat ini, pendapatan dari sektor ini hanya berkisar Rp30 miliar–Rp40 miliar per tahun, sementara biaya subsidi pengelolaan sampah mencapai Rp180 miliar hingga Rp200 miliar. Jika kepatuhan meningkat sesuai Perwali 2024, Makassar berpeluang meraup hingga Rp130 miliar dari retribusi industri menengah dan besar.
“Banyak perusahaan di kawasan KIMA serta bisnis kecil yang perlu didata ulang. Jika ini bisa dilakukan dengan baik, PAD Makassar dari retribusi sampah bisa naik signifikan,” tandasnya. (rhm)
