MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar tidak bisa lagi dengan serta merta melakukan pengisian jabatan eselon II yang lowong. Termasuk untuk posisi jabatan sekretaris kota (sekkot)
Walaupun Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto sudah mengusulkan nama-nama pejabat eselon II untuk mengisi jabatan kepala OPD lowong dan sekkot definitif ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), namun usulan tersebut belum tentu bisa disetujui.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, untuk memastikan proses transisi berjalan baik dan ada keberlanjutan, Kemendagri mengeluarkan kebijakan bahwa setiap proses rotasi, mutasi, maupun promosi, harus dikonsultasikan bersama dengan kepala daerah terpilih.
“Itu kebijakan kita. Jadi setiap proses ajuan itu dilengkapi dengan rekomendasi dari kepala daerah terpilih,” ungkap Bima Arya di sela-sela peninjauan gedung Makassar Goverment Centre (MGC), Jalan Slamet Riyadi, Jumat (17/1).
Dia mengaku Pemkot Makassar sebenarnya sudah mengajukan usulan nama-nama yang akan ditempatkan di jabatan-jabatan yang lowong. “Iya, semua sudah masuk, tapi tentunya kan banyak pertimbangan dari Kementerian Negeri, yang salah satunya adalah komunikasi, konsultasi, dan rekomendasi dari kepala daerah terpilih. Kalau itu bisa diajukan maka tentu akan diproses,” kata Bima Arya.
Pertimbangan lain sehingga Kemendagri tidak bisa menindaklanjuti usulan pengisian jabatan lowong di Pemkot Makassar, karena pihaknya masih menunggu jadwal pelantikan. “Kalau misalnya jadwal pelantikan tetap di Februari, ya tentu setelah pelantikan lebih baik karena beberapa hari lagi,” tambahnya.
Lebih jauh, Bima Arya mengakui keberhasilan Danny Pomanto selama memimpin Kota Makassar. Ia menilai ada banyak inovasi yang lahir di era kepemimpinan Danny Pomanto. Sehingga, kata Bima Arya, siapa pun yang nantinya memimpin Kota Makassar bisa melanjutkan program tersebut.
“Tapi saya berharap siapa pun yang akan memimpin bapak ibu sekalian, tidak malu dan sungkan dengan bangga mengakui dan melanjutkan keberhasilan Pak Danny Pomanto. Sejatinya tugas bapak ibu sekalian yang nantinya memastikan pemimpin itu diinfokan,” ucap Bima Arya dihadapan seluruh OPD Pemkot Makassar.
Menurutnya, sudah menjadi tugas kepala OPD untuk membangun komunikasi dan semangat bersama wali kota baru perihal program-program berkelanjutan. Sebab, kata Bima Arya, membangun sebuah kota sama halnya membangun sebuah rumah. Terdapat fondasi, pagar, dan dinding. Tidak selalu dibongkar lalu digeser.
“Pak Danny, Insyaallah saya yakin apa yang telah dilakukan dua periode di Makassar bukan hanya bermanfaat bagi warga, tapi juga menginspirasi kota-kota di Indonesia,” tuturnya.
“Saya pastikan Kemendagri akan terus memantau dan mengontrol dengan reward dan punishmant yang ada untuk memastikan keberlanjutan itu terus berjalan di Kota Makassar,” tegas Bima Arya.
Dia mengaku bangga melihat Danny di injury timenya terus fight untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Makassar. “Di sisi lain saya sedih dan terharu membayangkan apakah ke depan ini larinya atau semangatnya bisa lebih atau minimal sama dengan Pak Danny. Apakah ini berlanjut ke depan, apakah ini disempurnakan terus, apakah ini dijaga” tambahnya.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto merespons apa yang disampaikan Bima Arya. Menurutnya, jika memang kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri seperti itu, tidak ada persoalan. Dia hanya berharap keberlanjutan program terus berjalan.
“Tidak masalah kalau saya. Semua harus prosedural. Kalau saya pikirkan kan bagaimana program ini berjalan dengan baik. Saya tidak terlalu banyak menuntut apa semua. Nah, kita harus hargai proses,” terang Danny.
Namun, lanjutnya, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Saat ini proses gugatan sementara berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Jika memang gugatan ditolak, maka kemungkinan pelantikan wali kota terpilih berlangsung bulan depan (Februari).
Tapi bila permohonannya dikabulkan dan diputuskan untuk pemungutan suara ulamg (PSU), maka persoalan menjadi lain karena prosesnya akan lama. “Sudah ada tanda-tanda itu bisa PSU. Kalau PSU saya bilang saya menghadap kembali,” tambahnya.
Akibat tidak terakomodir usulan pengisian jabatan lowong di Pemkot Makassar, kata Danny, terpaksa jabatan lowong harus diisi oleh pelaksana tugas. Dan itu sudah berlangsung berbulan-bulan.
Seperti diketahui, saat ini ada enam jabatan lowong di Pemkot Makassar. Masing-masing kepala Satpol PP, kepala Dinas Kominfo, kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kepala Dinas Ketahanan Pangan, kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora).
Sebenarnya pada Mei 2024 lalu, Pemkot Makassar sudah melakukan lelang jabatan untuk pengisian posisi lowong tersebut. Wali Kota Danny juga sudah mengusulkan nama-nama yang akan mengisi jabatan. Begitu juga dengan posisi sekkot yang sudah dilelang. Nama juga sudah diajukan ke Kemendagri. Namun usulan tersebut tidak diakomodir Kemendagri hingga saat ini.
Terkait pembangunan berkelanjutan yang disampaikan Bima Arya pascadirinya tidak menjabat wali kota lagi, Danny mengatakan itu masukan yang baik. “Jadi masukan itu sebenarnya disampaikan bagaimana mentransfer ke pemimpin yang baru, begitu dia bilang. Kalau ini tidak dilanjutkan gimana nih,” ucap Danny Pomanto.
Iapun mengaku siap untuk membantu pemerintahan yang baru agar pembangunan di Kota Makassar terus berlanjut. “Jadi dia yang warning sekali, kita harus yakin bahwa pemimpin yang akan datang beliau lebih baik dari saya, dan ya kalau pemimpin yang baru butuh pikiran-pikiran kita untuk mendrive ini kita siap saya senantiasa hari ini untuk masyarakat,” tutupnya. (rhm)
