MAKASSAR, BKM–Legislator Partai Nasdem selaku Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Dr Mahmud menyoroti kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel.
Hal ini dikarenakan, masih ada sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun 2024, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.
“Pembagian anggaran dari pos-posnya itu, hampir mirip, semua ada sisa anggaran atau SILPA 2024,”ujar Dr Mahmud pada rapat evaluasi serapan anggaran triwulan IV bersama OPD Nakertrans di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (16/1).
Dr Mahmud menyampaikan beberapa poin kepada Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Sulsel, Jayadi Nas yang hadir di rapat evaluasi tersebut.
Pertama, terkait masalah sisa anggaran, apakah itu merupakan SILPA atau belum terbayarkan, ataukah kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya sudah selesai.
“Artinya, apakah semua visi sudah tercapai dan tinggal dibayarkan atau akan dilanjutkan di anggaran tahun berikutnya?,” tanya Mahmud.
Yang kedua, apakah dua SKPD atau OPD ini memiliki hutang? Terkait hutang, perlu dievaluasi lebih lanjut.
Dari segi pendapatan, terlihat bahwa dua dinas ini memiliki pendapatan yang sangat kecil dibandingkan dengan anggaran yang diberikan.
“Ini menjadi catatan penting untuk inovasi peningkatan pendapatan di SKPD tersebut,” jelasnya.
Kepala Dinas Nakertrans Sulsel, Jayadi Nas mengungkapkan, pada APBD 2024, pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp36 miliar lebih. Kemudian serapan anggaran mencapai 99,70 persen untuk sembilan program.
“Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menduduki peringkat pertama dalam hal tingkat serapan anggaran selama tahun 2024,”Jayadi Nas yang pernah tercatat sebagai Ketua KPU Sulsel ini.
Terkait alokasi anggaran tersebut, Jayadi mengaku telah menyalurkan Rp33 miliar untuk penunjang urusan pemerintahan daerah atau belanja pegawai. Selebihnya Rp3 miliar lebih diperuntukkan beberapa program. (rif)
