MAKASSAR, BKM– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyepakati Nota Keuangan dan Rancangan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun 2025, di ruang Rapat Paripurna DPRD Makassar, Selasa (12/11) malam.
Ketua DPRD Makassar, Supratman mengatakan, dalam beberapa hari pembahasan terkait nota Keuangan dan Rancangan KUA-PPAS APBD Pokok 2025 disetujui untuk ditindaklanjuti di badan anggaran.”Kita sudah menyelesaikan satu tahapan untuk rancangan Ranperda terkait dengan penganggaran kita, anggaran pokok tahun 2025,” ungkapnya.
“Alhamdulillah kita sudah melalui satu tahapan yaitu penandatanganan nota kesepakatan terkait dengan Rancangan KUA-PPAS. Ada beberapa rekomendasi yang menjadi usulan untuk dibahas di Banggar,” sambungnya.
Lanjut Legislator Fraksi NasDem Makassar ini bahwa, yang menjadi rekomendasi dari DPRD Makassar tersebut mencakup berbagai isu strategis, seperti alokasi anggaran, peningkatan fasilitas pelayanan publik, solusi air bersih, dan rehabilitasi infrastruktur di lingkup OPD Kota Makassar.
Kesepakatan itu ditandai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wali Kota Makassar yang diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan bersama DPRD Kota Makassar.
Rancangan KUA-PPAS APBD 2025 yang disetujui ini telah dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Makassar.
Menanggapi hal itu, Pj Sekretaris Kota Makassar, Irwan Rusfiady Adnan mengaku apa yang menjadi rekomendasi dari DPRD Makassar menjadi atensi Pemkot Makassar.
“Alhamdulillah, kita telah melewati satu tahapan untuk melaksanakan rancangan APBD 2025. Semoga kesepakatan KUA-PPAS 2025 ini bisa mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat Makassar,” ucapnya.
Ia juga menekankan bahwa berbagai masukan dari DPRD akan menjadi perhatian khusus dalam proses perencanaan APBD 2025, mengingat masukan tersebut mewakili aspirasi masyarakat. Kesepakatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan Pemkot Makassar dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad menyampaikan, setidaknya ada 46 catatan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti Pemkot Makassar. Diantaranya, perlunya kehati-hatian dan ketelitian Bappeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD.
“Ini kita punya berbagai masukan, agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian meminta kepada OPD agar senantiasa mengacu pada seluruh aturan hukum, regulasi yang ada dan memegang teguh prinsip akuntabel, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan program kegiatan dan pertanggungjawabannya,”jelasnya.
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa ada anggaran Dana Kelurahan (Dakel) yang menjadi silpa. Hal itu disebabkan kegiatan tidak berjalan dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga ASN di beberapa kelurahan sehingga dibutuhkan penempatan tenaga.
Lalu perlunya perhatian dan diharapkan adanya inovasi dari Perumda Air Minum terkait penanganan krisis air bersih yang dialami pada musim kemarau setiap tahunnya oleh warga Kota Makassar. Khususnya yang berada di utara Kota Makassar.
“Di mana tahun ini warga utara Kota Makassar telah merasakan kekurangan air bersih sejak bulan Agustus sampai dengan saat ini. Kita juga mengusulkan perlunya pengadaan mobil layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan kependudukan bagi warga Kota Makassar,” bebernya.
Kemudian perlunya perhatian terhadap anggaran pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa pengadaan anggaran untuk insentif bulanan bagi pekerja keagamaan sebesar Rp500 ribu per bulan per/orang.
Legislator Partai Demokrat Makassar itu juga menyampaikan bahwa perlunya mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar. Mengingat kondisi bencana yang tidak diinginkan sering terjadi.
Termasuk mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Lantaran akan diadakan hari keluarga nasional yang dipusatkan di Kota Makassar. (ita)
