MAKASSAR, BKM–Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh dan Penjabat Sementara Wali Kota Makassar, Andi Arwin Azis menghadiri penutupan orientasi anggota DPRD Kota Makassar masa jabatan 2024-2029. Zudan menekankan DPRD dan kepala daerah bisa sparing partner, saling memberi kritikan yang menguatkan, namun tidak mematikan.
Sementara itu, Ketua DPRD Makassar, Supratman mengatakan, orientasi dewan Makassar sudah dilakukan dalam beberapa hari, yang kini menjadi pembelajaran besar kedepan dalam menjalankan tugas dan fungsi bagi 50 anggota dewan dalam mengemban amanah rakyat.
“Orientasi ini luar biasa. Kalau mungkin kami yang sudah berapa kali duduk, beberapa periode mungkin sudah ada yang kami pahami sebelumnya. Tetapi, untuk yang baru mungkin jadi pembelajaran yang besar, mungkin akan menjadi panduan atau tuntunan mereka untuk menjalani sebagai anggota DPRD 5 tahun kedepan,” ungkapnya di Swissbell Hotel Makassar, Minggu (13/10).
“Pastinya juga memudahkan interaksi ketua dengan anggota DPRD. Pastinya, karena kita masuk anggota dewan harus tahu apa tupoksi kita. Bukan hanya persoalan fungsi kita yang tiga itu, budgeting anggaran dan segalanya. Tapi juga hal-hal lain yang harus sama-sama diketahui fungsi kita,” sambungnya.
Lanjut Legislator Fraksi NasDem Makassar ini bahwa setelah orientasi dewan, seluruh kegiatan dewan akan masuk tahapan pelantikan defenitif pimpinan. “Kemudian masuk di AKD. Setelah AKD rampung kita masuk bahas draf anggaran pokok 2025. Jadwal pelantikan, kita masih menurut ke provinsi. Insyaallah minggu depan jika tidak ada arah melintang,” katanya.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh mengaku orientasi dewan Makassar adalah forum yang bagus sekali untuk menyamakan persepsi antara anggota DPRD Kota Makassar dan pemerintah. Lantaran ada yang baru dan ada yang sudah masuk periode keempat.
“Nah, pekerjaan DPRD masih sama, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, tetapi dinamikanya yang berubah. Kejadian-kejadian aktualnya berubah, maka anggota DPRD harus bersiap-siap 5 tahun kedepan. Menyongsong Indonesia Emas 2045 yang tolok ukurnya jelas,” akunya.
“Misalnya, kemiskinan harus menurun, pendapatan harus ditingkatkan. Maka DPRD juga harus beriorientasi ada aktifitas masyarakat, agar pendapatan perkapita masyarakat meningkat. Kemiskinan menurun, kemudian pertumbuhan ekonomi di angka 6-8 persen,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap ada bentuk sumbangsih yang bakal dilakukan dewan ke pemerintah memberikan support lebih. ” Sekarang kan masih disekitaran 5 persen. Harus didorong. Maka polanya adalah dengan mendorong sektor-sektor ekonomi bertumbuh. UMKM bertumbuh, industri bertumbuh,” bebernya.
“Nah, caranya adalah untuk UMKM kredit usaha rakyat didorong untuk tumbuh lebih banyak. Nah DPRD itu membidangi, sektor-sektor ekonomi harus bergerak harus lebih agresif lagi itu kedepan yang kami minta,” tuturnya.
Selain itu, DPRD dan kepala daerah merupakan mitra, sparing partner, saling memberi kritikan yang menguatkan, namun tidak mematikan. “Saling mengisi dan saling menyempurnakan,” ucapnya.(ita)
