GOWA, BKM — Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap menjadi isu nasional yang harus mendapatkan perhatian. Khususnya soal nasib baik soal status, hak dan kewajiban terlebih soal kesejahteraan.
PPPK ini pun menjadi bahasan prioritas saat rapat teknis (Raknis) APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) 2024 yang berlangsung di Aston Kuta Hotel dan Residence, Bali, Jum’at (27/9). Soal PPPK ini menjadi isu hangat yang dibahas para kepala daerah yang menjadi anggota APKASI ini.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan selaku Sekretaris Jenderal APKASI yang memimpin rapat teknis tersebut mengatakan, hal tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat kerja nasional (Rakernas) XVI APKASI tahun 2024 yang dilaksanakan pada Juli 2024 lalu. Dalam Rakernas itu, juga telah menghasilkan Arah Kebijakan Program Kerja APKASI tahun 2025.
”Rapat teknis ini membahas Program APKASI kwartal keempat tahun 2024 terkait dengan isu strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah seperti implikasi penerapan UU No 1 tahun 2022 tentang HKPD, penggajian PPPK, implementasi pajak daerah dan retribusi daerah, potensi kerjasama antar daerah di bidang perdagangan, pelayanan publik dan infrastruktur serta membahas rencana kerja APKASI rahun 2025 mendatang,” papar Adnan.
Dikatakan Adnan, raknis tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan program kerja dan kegiatan organisasi, termasuk perkenalan kantor baru APKASI yang akan menjadi pusat koordinasi dan pelayanan bagi anggota.
”Diharapkan melalui raknis ini dapat menghasilkan strategi bersama yang konkret untuk memperkuat peran APKASI dalam memperjuangkan kepentingan pemerintah kabupaten di masa mendatang. Komitmen APKASI untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sekaligus memperkuat sinergi antar daerah dan menyusun strategi bersama dalam menghadapi berbagai isu strategis,” kata Sekjen APKASI periode 2021-2026 ini.
Turut hadir dalam raknis tersebut, Direktur Eksekutif APKASI, Sarman Simanjorang, Ketua Bidang Pertambangan APKASI yang juga Bupati Morowali Utara, Delis Julkarson Hehi.
Juga hadir para sekretaris kabupaten, kepala Bappeda, kepala BPKD, Kepala BPKAD, kepala Bapenda, Kabag Kerja sama dan para Kabag Tapem pemerintah kabupaten se-Indonesia. (sar)
