TAKALAR, BKM — Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Takalar, H Indar Jaya, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar agar segera menjalankan tim pencari fakta untuk menyelesaikan konflik lahan petani Polongbangkeng dengan PTPN XIV.
Konflik lahan yang berkepanjangan membuat suasana Kamtibmas tidak stabil. Masyarakat tidak konsentrasi melakukan aktivitas sebagai petani. Mereka hanya mengurusi konflik.
Anggota DPRD Takalar empat periode ini, mengatakan, untuk menghindari ada pihak yang dirugikan, maka perlu dijalankan tim pencari fakta.
”Saya berharap, tim pencari fakta ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, agar permasalahan sengketa lahan di Polongbangkeng dapat diselesaikan sesuai norma norma yang ada. Dan ini persoalan rakyat. Kami di DPRD tentu akan mengawalnya,” papar incumben empat periode.
Sebelumnya, pada saat rapat dengar pendapat antara Pemkab Takalar dengan petani Polongbangkeng, PJ Bupati Takalar, Setiawan Aswad, menjanjikan adanya tim pencari fakta melalui skema gugus tim reforma agraria.
”Saya pastikan, kita maksimalkan tim ini bekerja, kasi saya ruang untuk membuktikan. Saya tidak punya beban politik, dan tidak punya beban masa lalu,” tegas Setiawan di depan para petani saat itu, Rabu (11/9).
Tetapi, koordinator unjuk rasa petani Polongbangkeng, Ikbal, mengatakan setelah rapat dengar pendapat tidak tindak lanjut dari Pj bupati Takalar.
”Belum ada sikapnya bupati. Kemarin janjinya mau pelajari dan minta waktu 2 sampai 3 hari kemudian akan mengeluarkan sikap tertulis. Tapi sampai sekarang belum ada,” katanya.
Sementara itu, Kabag Protokol dan Persandian Sekretariat Daerah Takalar, Syafaruddin Lallo, mengatakan, terkait apa yang dijanjikan Pj bupati Takalar kepada masyarakat Polongbangkeng akan ditindaklanjuti.
”Insya Allah akan ditindaklanjuti setelah pak Pj masuk kantor. Berhubung hari ini pak Pj masih di Jakarta, maka terkait penyelesaian sengketa lahan PTPN XIV akan menjadi atensi utama,” kata Syadaruddin saat dikonfirmasi, Kamis (19/9). (rls)
