Atasi Masalah di TPS
axel wiryanto
Wednesday, 07 August 2024 12:47 pm
dibaca 72 kali

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) 2024 akan dihelat 27 November mendatang. Dengan kian dekatnya waktu pencoblosan, persaingan semakin ketat ditunjukkan para bakal calon yang akan bertarung. Di kabupaten/kota hingga provinsi terlihat sejumlah bakal calon kepala daerah dari berbagai partai politik telah menggelar sosialisasi secara massif.

Di sisi lain, masyarakat semakin antusias menantikan hari pemilihan. Sebab pilkada ini menjadi momentum penting bagi sistem demokrasi di Indonesia. Dengan terpilihnya pemimpin yang dikehendaki rakyat, diharapkan mampu menghadirkan terobosan-terobosan yang lebih baik dari pemimpin sebelumnya.

Karena itu, pada pilkada kali ini masyarakat diharapkan dapat memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif untuk daerah masing-masing.

Tidak ikut-ikutan atau tergoda dengan praktik money politics alias politik uang agar daerah masing-masing dapat terestorasi dengan baik.

Namun, saya melihat bahwa politik di Indonesia dari tahun ke tahun masih dengan sistem dan pola yang sama. Masih banyak kendala dan masalah selama tahapan menuju pemilihan. Seperti politik uang, tempat pemungutan suara (TPS) yang kebanjiran, kurangnya fasilitas kursi yang disediakan di TPS hingga membuat banyak orang harus berdiri selama berjam jam untuk menunggu gilirannya untuk mencoblos.
Ini menjadi catatan penting bagi Bawaslu agar bisa mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Karena jika cara-cara seperti ini masih terus berlanjut, tentu sistem demokrasi di negara ini akan rusak. Karena proses pemilihannya yang dari awal sudah bermasalah.

Untuk itu, saya juga mengajak gen Z dan generasi milenial untuk turut andil dalam prosesi pilkada. Setidaknya kita harus bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang-orang yang tidak paham tentang politik, agar mereka tidak salah dalam memilih calon pemimpin.

Sehingga di tahun 2045 Indonesia bisa menjadi negara emas dan sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045.

Saya pikir, jika menginginkan hal itu terwujud maka masyarakat harus bisa memilih pemimpin yang kompeten dan pro terhadap rakyat. (jar)

source