PAREPARE, BKM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare merespon adanya temuan pelanggaran yang ditemukan Bawaslu selama proses pencocokan dan penelitian data pemilih pilkada 2024.
Koordinator Divisi Data dan Informasi (Kordiv Datin) KPU Parepare, Kalmasyari, saat dihubungi menjelaskan soal temuan Bawaslu merupakan pemilih baru di Parepare atau warga yang pindah masuk ke Parepare.
“Kenapa KPU memastikan coklit sudah 100 persen, karena kemarin itu pada saat pantarlih melakukan coklit, data yang dicocokkan itu data yang turun dari Dirjen Dukcapil Kemendagri yang berjumlah 112.225 (calon pemilih),” kata dia.
Dia menyebut pemilih baru merupakan yang tidak masuk dalam daftar Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4).
“Adapun pemilih yang ditemukan Bawaslu, pada saat selesai masa pencoklitan itu adalah pemilih baru,” jelas dia.
“Pemilih yang baru ini yang dimaksud adalah pemilih yang tidak masuk dalam DP4. Seperti temuan Bawaslu di BTN D’Nailah itu, KK-nya itu baru terbit bulan lima dan datanya sudah ada di PPS,” tambah dia.
Lebih jauh, Kalma menjelaskan meski masa coklit telah selesai, akan ada tahapan selanjutnya untuk meminta warga Parepare untuk memberikan masukan dan tanggapannya.
“Meskipun selesai masa coklit 24 Juli, nanti ada masa sesuai kalender program kerja Pantarlih Pilkada, masa masukan dan tanggapan,” ujar dia.
“Masa inilah yang akan dimasukkan (calon) pemilih-pemilih yang belum dicoklit,” lanjut dia.
Anggota KPU Parepare itu juga menegaskan bahwa pihaknya akan mengakomodir seluruh masyarakat agar bisa memberikan hak pilihnya di Pilkada nantinya.
“Jadi semua pemilih di Parepare akan diakomodir, baik yang ada di DP4, maupun yang tidak ada di dalam DP4. Data yang diturunkan Ditdukcapil dasar dari DPT kemarin Pemilu 2024,” tegas dia.
“Kami tegaskan bahwa data yang dicoklit ini akan memilih 100 persen di Parepare, itu tidak. Karena kita akan tetap membuka masa masukan dan tanggapan sebelum penetapan DPT dan bisa saja bertambah (dari data DP4),” pungkas dia. (mup/C)
