TAKALAR, BKM — Sebanyak 40 peserta dari berbagai kabupaten, seperti Kabupaten Raja Ampat, Papua Selatan, Gorontalo, dan Kabupaten Jeneponto, mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angatan IV Tahun 2024. Pelatihan ini diselenggarakan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar.
Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad, didaulat sebagai penceramah pada pelatihan tersebut dengan materi ceramah ‘Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila’, bertempat di aula utama Gedung B PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Senin (22/7).
Dalam ceramahnya, Setiawan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada penyelenggara karena telah diberi kesempatan bertemu dan bersilaturahmi dengan teman-teman dari Indonesia bagian Timur.
”Tentunya suatu kebanggaan buat saya. Saya yakin, forum seperti ini adalah ajang pembelajaran untuk saling bersilaturahmi dan saling berbagi pengalaman untuk bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda,” tuturnya.
Ditambahkan, dalam pemerintahan integritas adalah fungsi dari akuntabilitas, kompetensi, etika dan anti korupsi. ”Kita sulit menegakkan integritas manakala kita tidak memiliki kesadaran tentang akuntabilitas dan tidak memiliki kompetensi memadai dan kita tidak memiliki pemahaman dan penerapan yang cukup tentang etika serta melakukan korupsi,” ujar.
Setiawan menambahkan, ada lima fungsi yang harus dimiiki pemerintahan yaitu fungsi perlindungan, fungsi pengaturan, fungsi pembangunan, fungsi pelayanan dan fungsi pembedayaan.
”Sebagai pemerintahan yang baik, kita harus memiliki kinerja, tanggungjawab dan menumbuhkan literasi, kesadaran, aksi dan kebiasaan. Hal inilah yang harus diperhatikan dalam pemerintahan,” ujar Setiawan.
Pada akhir materinya, Pj bupati Takalar mengatakan, dalam konsep Etika, Akuntabilitas dan Integritas, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara akan diarahkan pada pembentukan etika, akuntabilitas, serta integritas kepemimpinan.
Selain itu, penanaman kesadaran dalam berbangsa dan bernegara menjadi modal integritas secara utuh terhadap pengabdiannya kepada negara dan ASN (aparatur sipil negara) sebagai pengemban amanah negara harus menyadari keberadaannya sebagai pelayan rakyat guna mewujudkan dan mengelola segenap hal yang diamanatkan rakyat kepada negara. (rls)
