MAKASSAR, BKM–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menanggapi persoalan sengketa lahan yang terjadi di SD Inpres Pajjaiang, SD Inpres Sudiang, dan SDN Pajjaiang yang kecewa ke Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar.
Penyegelan dan laporan yang dilayangkan ahli waris memang sudah sejak lama dilayangkan, hanya saja belum dapat kepastian karena baik pihak Pemkot ataupun ahli waris punya dalih masing-masing.

“Tidak perlulah sampai segel sekolah ini bisa dibicarakan baik-baik agar ada solusi dari keduanya karena yang kena dampaknya itu siswa yang sekolah disana,”ungkap anggota DPRD Makassar, Andi Suharmika, Kamis (18/7).
“Yah memang ini persoalan lama yang tidak ditindaklanjuti segera. Kasian sekarang anak-anak disana tidak bisa sekolah dikarenakan polemik ini tidak diselesaikan pemerintah dan ahli waris,” tambahnya.

Begitupun yang dikatakan, Anggota Komisi D DPRD Makassar, Yeni Rahman mengaku sangat menyayangkan adanya penyegelan sekolah yang sudah berlangsung tahun-tahunan yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan imbasnya anak-anak tidak dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya.
“Yah kita cukup ironis dan sayangkan.

Kasih jelas mana yang miliknya pemerintah, yang mana dalam kasus sengketa, yang mana bisa dilobi ini kan perlu dibicarakan apalagi sebelumnya pernah RDP dan hasilnya mereka berunding,” jelasnya.

Lanjut Legislator Fraksi PKS Makassar ini menilai pemerintah perlu mencarikan solusi buat anak sekolah sembari proses huku berjalan. “Kita sudah minta disdik berkomunikasi sama yang punya lahan untuk bisa diberikan kesempatan untuk anak-anak sementara dulu, misalnya setahun sambil mencari tempat untuk mereka,” katanya.
“Kita juga tidak setuju dengan nominal yang diberikan ahli waris sampai Rp14 milliar itu, apalagi sebelumnya itu dihibahkan yah,” sambungnya. (ita)

source