ENREKANG, BKM — Pemkab Enrekang sukses enam kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Sulsel. Diperiode kedua kepemimpinan Bupati Enrekang, H Muslimin Bando/Asman, sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021 hingga 2022 sukses lima kali berturut-turut meraih predikat WTP dari BPK RI.
Ditangan Pj Bupati H Baba dan Pj Sekkab Andi Sapada sejak tahun 2023, berhasil mempertahankan pengelolaan dan laporan keuangan Pemkab Enrekang terus membaik dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.
H Baba juga meraih WTP dan diserahkan dalam rapat penyerahan LHP dan penandatangan BAST LHP LKPD tahun anggaran 2023 atau Laporan Keungan Pemerintah Daerah BPK perwakilan Sulsel di Kantor BPK Sulsel, Jumat (24/5).Hadir dalam acara tersebut,Pj Bupati H Baba,Pj Sekda Andi Sapada dan jajaran pimpinan OPD. Ada lima kabupaten/kota lainnya yang mengikuti serahterima LHP LKPD TA 2023 yakni Kota Parepare, Kabupaten Sidrap, Wajo, Luwu dan Kabupaten Bone.
Kepala Perwakilan BPK Sulsel, Amin Adab Bangun menyampaikan apresiasi kepada para Pemkab yang berhasil meraih predikat WTP dan meminta sejumlah rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti.
Pj Bupati H Baba mengatakan permintaan rekomendasi dari BPK yang belum ditindak lanjuti untuk pemkab Enrekang sudah tidak ada lagi yang belum ditindak lanjuti.“Untuk Enrekang dari 975 rekomendasi nol atau sudah tidak ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,”kata H Baba.
Atas pencapaian predikat WTP tersebut, H Baba menyampaikan terima kasih atas pemeriksaan, arahan dan bimbingan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah. “Jajaran Pemkab Enrekang sangat membutuhkan bimbingan BPK,agar pengelolaan keuangan daerah kita semakin baik dan akuntabel,”ucap H Baba.
Dia mengatakan, predikat WTP yang raihnya itu, bukan sekadar predikat dan dokumen. Ini bukti kinerja dan komitmen pemerintah untuk mamastikan akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi pengelolaan anggaran.
“Dengan diraihnya WTP.
