MAROS, BKM–Demokrasi yang terus tumbuh, salah satunya karena peran besar dari pemantau pemilu bersama badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) dalam pengawasan partisipatif.
Hal itu diungkapkan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Saiful Jihad pada rapat konsolidasi pemantau pemilu kabupaten Maros, Kamis hingga Jumat, (9/2) “Pemantau Pemilu di beberapa daerah turut membantu Bawaslu dalam penanganan pelanggaran,” ujar Saiful Jihad.
Banyak kasus informasi awal diberikan oleh pemantau Pemilu. Apalagi, kata dia, peran pemantau disebut dalam undang-undang dan Perbawaslu. Sehingga pemantau Pemilu menjadi mitra penting Bawaslu dalam mengawal Pemilu bersih, bebas kecurangan.
Selain itu, Saiful juga menyinggung bentuk lain politik uang potensi terjadi. “Politik uang bisa dalam bentuk lain. Bahkan bisa menggunakan teknologi, transfer via dana, ovo, via link aja atau bayar token listrik,” ujarnya.
Untuk itu ia menghimbau pada pemantau untuk membantu Bawaslu mengungkap modus tersebut. Agar Pemilu berjalan damai dan demokratis. “Upaya kita untuk meminimalisasi pencegahan sekaligus ketika tejadi pelanggaran ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tukasnya.
Ia juga menyinggung kemungkinan di masa tenang yang mengarah pelanggaran pidana, yaitu kampanye. Karena di masa tenang bukan jadwal kampanye. “Bisa berujung pidana. Itu bisa terjadi,” tambahnya.
Saiful mengatakan di masa tenang memang berpotensi terjadi pelanggaran, sehingga ada peluang potensi untuk pelanggaran pidana.
“Pelanggaran politik uang di pasal 523 ayat 2 di masa tenang itu adalah potensi pelanggaran politik uang. Kedua, potensi kampanye di luar jadwal. Itu juga pidana karena kalau mereka kampanye di masa tenang itu kan kampanye luar jadwal,”tegas Saiful.
Bawaslu Sulsel telah menyurati peserta Pemilu dan hal ini KPU.
Staf Ahli Gubernur Sulsel Bidang Kesejaterahaan Rakyat, Jayadi Nas mengatakan jika Sulsel saat ini masih zona hijau dan diharapkan bagaimana pemilu ini benar-benar tidak terjadi gesekan hingga pesta demokrasi ini selesai.
“Yang kita harapkan di Sulawesi selatan ini bagaimana pemilu ini berjalan jujur, adil dan aman. Ini yang kita harapkan di Sulsel,” kata Jayadi Nas.
Dirinya menyebutkan jika Pj Gubernur Sulawesi selatan Bachtiar Bacharuddin saat ini juga menjabatan sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum sehingga dia hapam masalah pemilu. Sehingga orang nomor satu di Sulsel ini selalu melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait baik itu kepolisian, TNI hingga aparatur desa.
“Jadi yang menjadi sorotan publik, bagaimana ASN, TNI, Polri betul-betul ada pada topsinya masing-masing. Kepala desa yang dicurigai kita panggil semua untuk meyakinkan bagaimana mereka netral di Pemilu ini,”ujarnya.
Mantan ketua KPU Sulsel ini menyebutkan sehingga Pemilu 2024 ini bukan hanya gawean KPU dan Bawaslu saja, tapi ini gawean semua masyarakat. Apalagi Pj Gubernur Sulsel kata Jayadi Nas selalu melakukan kunjungan ke daerah-daerah. (ary/rif/c)
