TAKALAR, BKM — Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad menghadiri ekspose dan serah terima materi teknis dan Ranperkada RDTR serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kawasan Mappakasunggu dan Sanrobone, di Hotel Marcure Makassar, Kamis (7/12).
Dalam rangka peningkatan pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian khususnya peningkatan investasi di daerah ini.
Pj bupati Takalar dalam kesempatan itu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Nasional yang sudah memfasilitasi dan memberikan bimbingan teknis kepada kami dalam rangka penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) khususnya kawasan Mappakasunggu dan Sanrobone.
”Perkembangan sebuah wilayah sangat ditentukan tata ruangnya. Semua proses harus dilalui untuk memastikan agar tata ruang kita ini bisa menciptkan rasa aman, nyaman dan produktif serta berkelanjutan,” kata Pj bupati Takalar.
Setiawan Aswad juga menyampaikan, ekspose tentang RDTR kawasan Mappakasunggu dan Sanrobone meliputi penyusunan skenario tematik ruang, pembagian sub wilayah perencanaan dan blok, indikator kunci dari tata ruang, struktur ruang, pola ruang dan peraturan zonasi yang merupakan bagian substatif dari tata ruang.
”Saya berharap kapasitas daerah dalam rangka pengembangan wilayahnya diarahkan oleh rencana detail tata ruang ini sebagai sebuah rencana operasional dari pada rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun ditingkat provinsi maupun ditingkat nasional,” harap Setiawan Aswad.
Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Reny Windyawati, dalam ekspose tersebut menyampaikan bahwa ditargetkan awal tahun 2024 RDTR kawasan Mappakasunggu dan Sanrobone bisa ditetapkan menjadi peraturan bupati sekaligus terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Dijelaskan pula, RDTR Mappakasunggu merupakan satu dari 77 yang dipilih lokasinya karena kecamatan Mappakasunggu memiliki nilai investasi yang cukup tinggi sekitar 14 T dan berada diurutan 188 dari top 500 investasi di Indonesia.
Dengan potensi ini, diharapkan dapat menambah jumlah RDTR di Kabuoaten Takalar yang ditetapkan menjadi Perdakada dan berintegrasi dengan OSS.
Ia berharap, kualitas RDTR tetap terjaga, tetap baik dan bisa menjadi dasar pemulihan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. (ira/c)
