MAKASSAR, BKM — Aparatur pemerintahan desa (Pemdes) diharapkan dapat membelanjakan anggarannya secara tepat sasaran dan sesuai potensi yang dimiliki. Hal itu dibutuhkan agar dapat berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan perekonomian.
Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Paudah menjelaskan, P3PD merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintahan desa dengan cara meningkatkan pengetahuan aparatur desa.
Adapun pelatihan ini melibatkan 33.458 desa dari seluruh provinsi. Khusus dari Provinsi Bali, yakni melibatkan 1.900 peserta dari 475 desa yang berasal dari unsur aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa.
“Tuntas sudah proses pelatihan yang saudara-saudara sekalian jalani, dan saya percaya bahwa saudara-saudara yang telah mengikuti pelatihan ini pastinya telah dapat memahami setiap materi yang diajarkan,” kata Paudah, Kamis (26/10).
Paudah berharap, berbagai materi pelatihan tersebut dapat diimplementasikan sesuai situasi, kondisi, dan kebutuhan di wilayah desanya masing-masing.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan, upaya percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan infrastruktur. Namun, upaya ini juga perlu memperhatikan pembangunan kualitas sumber daya desa.
“Terutama sumber daya manusia (SDM) yang unggul sehingga dapat mengelola sumber daya alam (SDA) dengan optimal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan roda perekonomian di desa,” ujarnya.
Menurut Paudah, berdasarkan hasil identifikasi ditemukan tantangan utama yang dihadapi pemerintahan desa. Tantangan itu antara lain belum optimalnya pelayanan dasar dan belum kuatnya kapasitas SDM pemerintah di tingkat desa.
Selain itu, pemerintahan desa juga belum mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya atau potensi yang dimiliki dalam mendukung perekonomian desa. Walhasil, kontribusi dalam mendukung pembangunan perekonomian desa belum terlalu signifikan.
Tak hanya itu, kapasitas perencanaan dan penganggaran juga masih inklusif. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan data dalam setiap tahapan pembangunan masih belum memadai, sehingga basis pembangunan dan perekonomian masyarakat desa belum terpadu.
“Melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ini, saudara-saudara diharapkan dapat menyerap setiap materi yang disampaikan, sehingga mampu meningkatkan tiga ranah PSK yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan,” tandasnya.
(jun)The post Pemdes Diminta Tingkatkan Kualitas Belanja Desa appeared first on Berita Kota Makassar.
