MAKASSAR, BKM — Pencapaian tidak memuaskan dicatatkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Hingga triwulan tiga ini penyerapan anggarannya tercatat paling rendah dibanding 51 OPD lainnya.
Data terakhir pada awal Agustus tercatat realisasi belanja Dinas Perumahan baru di posisi 12,62 persen, atau Rp9,5 miliar dari target belanja Rp75,8 miliar. Faktor yang menyebabkan penerapan anggaran di OPD tersebut masih rendah karena beberapa kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Alasan sehingga Smart Aparong sulit direalisasikan tahun ini karena perencanaan proyek tersebut lamban dimasukkan ke ULP. Perencanaan harusnya masuk bulan Januari, tapi ternyata gagal lelang di Mei, jadi kita lelang ulang,” ucap Nirman.
Dikatakan, lambannya progres lelang karena pokja ULP kerap menunda-nunda tahapannya. Sehingga dipastikan fisiknya tidak bisa dilaksanakan tahun ini. “Karena perencanaannya gagal lelang jadi proyek fisik tidak bisa dilakukan tahun ini,” katanya.
Selain itu, proses belanja menggunakan e-katalog yang masih baru sehingga butuh proses untuk belajar. Namun, kata dia, berkat pendampingan dari beberapa pihak, termasuk belajar di Dinas PU, sekarang sudah ada Rp21 miliar belanja yang berproses di e-katalog.
“Terkait proses e-katalog yang kami sulit awalnya, kami masih proses belajar. Tapi sekarang sudah jalan semua. Sudah Rp21 miliar berproses,” katanya.
The post Smart Aparong Gagal Dibangun appeared first on Berita Kota Makassar.
