MAKASSAR, BKM — Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar mulai mempersiapkan sarana dan prasarana untuk proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023-2024. Disdik sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk sinkronisasi database peserta didik.
Selain itu, dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Disdik berkoordinasi terkait format pendaftaran yang akan dilakukan secara daring. Tak lupa, Disdik juga melakukan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk memastikan data peserta didik yang akan mengikuti jalur afirmasi tepat sasaran.
“Jadi kemungkinan besar kita akan tambah persentasi kuota untuk jalur zonasi, karena paling banyak yang mendaftar lewat jalur tersebut. Tapi sebelum mengambil keputusan, kita konsultasikan terlebih dahulu dengan pihak yang berkompeten,” ungkap Muhyiddin, Selasa (16/5).
Sejauh ini, Disdik sudah menyusun draft terkait pembagian kuota setiap jalur. Untuk SD misalnya, Disdik merencanakan jalur zonasi 75 persen, afirmasi 20 persen, dan perpindahan 5 persen. Sementara untuk jenjang SMP jalur zonasi 70 persen, afirmasi 20 persen, perpindahan 5 persen, dan prestasi 5 persen.
“Tapi itu baru rancangan ya. Baru akan kita konsultasikan lagi. Termasuk dengan DPRD Makassar,” tambah Muhyiddin.
Karena proses pendaftaran dilakukan secara online, pihaknya merangkul relawan Massikola bentukan dr Udhin Saputra Malik, menantu wali kota. Relawan Massikola nantinya secara sukarela akan membantu orang tua murid yang tidak paham proses pendaftaran daring.
“Jadi relawan Massikola membantu orang tua yang tidak paham untuk mendaftarkan anaknya secara online. Itu sudah dilakukan sejak tahun lalu,” tuturnya.
Intinya, kata dia, proses PPDB nantinya akan dirancang seadil dan sebaik mungkin agar tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak belajar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo, menekankan bahwa PPDB tahun ini mesti lebih profesional dengan mengedepankan keterbukaan dalam menerima peserta didik baru.
Pria yang juga Ketua DPRD Makassar itu mendorong Dinas Pendidikan untuk melibatkan sekolah swasta sebagai bagian dari sistem PPDB dalam menampung siswa baru di samping sekolah-sekolah negeri yang sudah ada.
”Jalur afirmasi khusus untuk pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) perlu ditambah kuotanya. Jangan hanya 15 persen, karena faktanya sering ada pemegang KIP tidak terakomodasi. Intinya, jangan ada anak rakyat yang tidak terakomodasi atau tidak tertampung di sekolah,” tandasnya. (rhm)
The post Kuota Jalur Zonasi SMP akan Ditambah appeared first on Berita Kota Makassar.
