MAKASSAR, BKM Sebanyak 145 keluarga prasejahtera di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapatkan bantuan sambungan listrik gratis melalui Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) yang disalurkan PT PLN (Persero).
Bantuan yang disalurkan ke tujuh kecamatan di Kota Makassar ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemerataan akses dan percepatan penyediaan tenaga listrik.
Salah seorang penerima manfaat BPBL, Tasinong (55), bersyukur atas bantuan dari pemerintah tersebut. Berkat bantuan ini, ibu rumah tangga tersebut kini memiliki listrik sendiri dan tidak lagi bergantung pada sambungan listrik dari tetangganya.
”Selama ini kami mendapatkan listrik dengan menumpang ke tetangga dan membayar sebesar Rp 60 ribu setiap bulan. Sekarang sudah ada listrik sendiri. Sehingga lebih nyaman dan tidak perlu menyalur listrik lagi,” ujar Tasinong.
Hal yang sama disampaikan Darmawati (33) yang turut berterima kasih atas bantuan pasang baru listrik gratis di rumahnya. ”Ke depannya, dengan adanya listrik, saya bisa berjualan di depan rumah. Mudah-mudahan ini dapat membantu perekonomian kami,” ungkap Darmawati.
Apresiasi juga datang dari anggota DPR RI Komisi VII, Ridwan Andi Wittiri, yang hadir dalam penyalaan program BPBL di Jl. Malengkeri III, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (30/8).
Ridwan menekankan pentingnya kehadiran listrik sebagai penggerak roda kehidupan masyarakat.
”Kita semua sangat mendukung program ini. Karena listrik merupakan kebutuhan utama masyarakat. Mohon masyarakat dapat memanfaatkan sebaik-baiknya secara aman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari,” pungkas Ridwan.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ainul Wafa, mengatakan, pemerintah akan terus melanjutkan program BPBL untuk masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
”Selain meningkatkan rasio elektrifikasi, harapannya program ini juga dapat meningkatkan taraf hidup dan kemandirian masyarakat. Calon penerima BPBL merupakan warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), berada di wilayah 3T, dan telah mendapat validasi dari kepala desa setempat,” kata Ainul.
Senada dengan hal tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Makassar, Fathur Rahim, juga mengapresiasi program pemerintah ini.
”Listrik menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Semoga program yang dibutuhkan masyarakat ini dapat membawa berkah bagi kita semua,” ujar Fathur Rahim.
General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, menyampaikan komitmen PLN untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam menyalurkan program BPBL.
Budiono menuturkan, khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara dan pemegang mandat di bidang ketenagalistrikan akan menyalurkan bantuan tersebut kepada 3.387 warga prasejahtera di Sulawesi Selatan.
Hal ini juga merupakan wujud keadilan energi dan upaya mewujudkan rasio elektrifikasi 100 persen.
”Kami percaya bahwa hadirnya listrik dapat meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting, anak-anak juga dapat semakin efektif dalam belajar. Kami turut berbahagia dapat menjadi bagian dari program ini dan melihat senyum masyarakat yang telah menikmati listrik,” pungkas Budiono.
Dirinya mencatat, hingga Juli 2024, rasio elektrifikasi telah mencapai 99,99 persen di Sulawesi Selatan. Dan khusus di Kota Makassar juga telah mencapai 99,99 persen. (mir)
